Onderstaand een noodwet dat President Soekarno uitvaardigde om de Indonesische bevolking dwingend te accepteren, dat ruim 2,2 miljard dollar, op dat moment met de hoogste koers. Omgerekend 4,5 miljard gulden dat aan Nederland werd betaald, dit heeft nu een waarde van rond de 70 miljard. Drees had 6 miljard guldens gevraagd. Soekarno stopte de verdere betalingen aan Nederland voor de NATIONALISATIE van NEDERLANDSE INDISCHE bezittingen. Soeharto nam het stokje over en sloot deze deal af met gedrocht Het Verdrag Traktaat van Wassenaar.
De vraag aan de verantwoordelijke Ministerie BuZa waar zijn deze bedragen gebleven. Anno 2020 melden Nederlandse Indische Burgers nu rond de 50,000 ( oorspronkelijke 341.000) bij de redactie ICM dat zij geen 1 euro mochten ontvangen. Tot verbazing van Ibu Retno (min. Buza van Indonesië : " Het is interne zaak tussen jullie, jullie regering, wij Indonesië weten niet beter dat ter compensatie voor de schadeloosstelling van de eigendommen, en alle kosten om naar Nederland te komen, wij hebben aan onze verplichtinen voldaan. Mochten jullie niet tot oplossingen komen, en tot juridische stappen komen, mogen jullie ons uitnodigen als getuige in deze zaak”
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
| No. 48, 1950 |
NOMOR 26 TAHUN 1950
TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Menimbang:
Menimbang pula:
bahwa Senat tidak bersidang;
Mengingat:
Pasal-pasal 57, 139, 123 ayat (4) jo. ayat (3) dan 172 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
pada tanggal 24 Juli 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
SOEKARNO
MENTERI KEUANGAN
SJAFROEDDIN PRAWIRANEGARA
Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1950
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO.
Sebelum penyerahan kedaulatan, Pemerintah Belanda telah memberitahukan kepada Pemerintah Federal Sementara dahulu, bahwa E.C.A. berpendirian, bantuan ("grants") kepada Negeri Belanda bagi Indonesia, yang dibebankan pada tahun-Marshall 1949/1950, yakni sejumlah $ 37.5 juta, tidak dapat dilaksanakan, sebelum terdapat persetujuan tentang satu pos sejumlah $ 2.2 juta, yang masih ketinggalan dari bantuan E.C.A. 1948/1949 dan hanya dapat diterima sebagai pinjaman.
Pinjaman sejumlah $ 2.2 juta ini hanya dapat diadakan jika Menteri Keuangan Belanda memberikan jaminan terhadap E.C.A. c. q. Negara Belanda menjadi yang berutang pertama (primaire debiteur).
Akan tetapi jumlah $ 2.2 juta itu tidak dimuat dalam peraturan tentang penyelesaian hutang-piutang yang ditetapkan dalam Konperensi Meja Bundar, sehingga dapat dimengerti, bahwa Menteri Keuangan Belanda tidak bersedia memberikan jaminan yang diminta, oleh karena jumlah tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan Indonesia.
Menteri Keuangan Belanda pun bersedia memberi jaminan itu, asal ada kepastian bahwa Republik Indonesia Serikat mau mengakui hutang ini sebagai hutangnya sendiri dengan jaminan Negeri Belanda.
Oleh karena ketika hal ini dibicarakan (yakni pada akhir Nopember 1949) hanya tinggal beberapa pekan saja buat menyelenggarakan "Marshallgrants" termasuk, dan bagaimanapun juga harus dicegah bahwa bantuan ini (sebagian) akan hilang bagi Indonesia karena dokumen-dokumen yang diperlukan di Washington tidak lekas-lekas dikeluarkan, maka Indonesia bersedia akan menyetorkan uang pada Nederlandse Bank sejumlah $ 2.2 juta, sebagai tanggungan bahwa Indonesia akan memenuhi kewajibannya terhadap pinjaman itu.
Oleh pihak Pemerintah Federal Sementara diminta perjanjian, bahwa Negeri Belanda akan meneruskan uang dollar yang dipinjam dari E.C.A. itu kepada Indonesia.
Sementara ini hal itu telah terjadi, sedangkan "procurement-authorisation. P.A.S." yang diperlukan telah dikeluarkan.
Akhirnya dibuat perjanjian, apabila sesudah penyerahan kedaulatan antara Republik Indonesia Serikat dan Negeri Belanda terdapat persetujuan bahwa pinjaman itu diakui oleh Republik Indonesia Serikat sebagai hutang Republik Indonesia Serikat, Negeri Belanda akan mengembalikan kepada Indonesia uang dollar yang telah diberikannya sebagai jaminan itu.
Pemerintah Belanda setuju dengan syarat-syarat tersebut di atas, sehingga jumlah sebesar $ 2.2 juta dipindahkan ke Negeri Belanda untuk disetorkan atas rekening Menteri Keuangan.
Adapun pengakuan hutang, yang berdasarkan pasal 172 Konstitusi Sementara harus dengan kuasa Undang-undang, sangat penting, karena jika pengakuan tadi tidak dikeluarkan maka hal itu akan berakibat, bahwa alat-alat pembayaran luar negeri berupa dollar ("dollar-deviezen") yang termaksud itu tetap terbeku di Negeri Belanda dan tidak berguna. Setelah pengakuan itu diberikan, maka jumlah itu akan dikembalikan kepada Republik Indonesia Serikat.
ke atas
Opmerkingen